Author - admin.fz

Tingkatkan Kualitas SDM Program Bangga Kencana, Perwakilan BKKBN Jatim Launching Studio E-Learning

Surabaya – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur meluncurkan studio dan Learning Management System (LMS) e-learning untuk mendukung pelaksanaan pelatihan dan pengembangan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di masa transisi new normal pandemi COVID-19.

Launching Studio E-Learning dilaksanakan sekaligus dengan Pembukaan Pelatihan Cegah Covid 19 Berbasis Keluarga Bagi PLKB. Acara digelar pada Selasa, 23 Juni 2020 di Bidang Latbang BKKBN Jawa Timur, Jalan Kalibokor Timur No. 1 Surabaya, dihadiri Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Provinsi Jawa Timur, Drs Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd., Kepala Pusdiklat KKB BKKBN, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si, Kepala Bidang Latbang Sukamto, S.E., M.Si., para pejabat administrator, pengawas, dan fungsional BKKBN Jatim, dan para peserta pelatihan serta undangan.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa studio e-learning akan menjadi pusat pelatihan di Jawa Timur untuk mendukung pelatihan program Bangga Kencana di masa transisi pandemi COVID-19 yang dilaksanakan melalui e-learning. Di masa mendatang inovasi ini akan terus dilakukan dalam rangka menghasilkan SDM PKB yang berkualitas untuk melakukan pelayanan program Bangga Kencana di lini lapangan. Beliau mengapresiasi inovasi yang merupakan terobosan Bidang Latbang dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM Bangga Kencana di Jawa Timur. Lebih jauh, studio dan platform e-learning merupakan langkah percepatan reformasi Birokrasi BKKBN dan peningkatan kapasitas ASN.

Selanjutnya Pak Teguh berpesan pada PLKB agar dapat mengedukasi masyarakat secara masif sehingga keluarga-keluarga Jawa Timur mematuhi protokol kesehatan pada transisi new normal pada masa pandemi Covid-19. Beliau berharap dengan diluncurkan platform dan studio e-learning akan berdampak pada pelayanan yang lebih baik sampai ke akar rumput.

Pada kesempatan yang sama, Widi A.N., S.S., M.Pd., widyaiswara Perwakilan BKKBN Jawa Timur juga memaparkan tentang studio e-learning. Studio e-learning adalah tempat untuk mengendalikan sistem, mengembangkan perangkat pelatihan, serta memantau proses belajar mengajar melalui pemanfaatan teknologi informasi. Studio ini mendukung dilaksanakannya pelatihan program Bangga Kencana yang difasilitasi melalui LMS e-learning. Dengan adanya studio dan LMS e-learning akan menghasilkan program-program pelatihan dan pengembangan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Program Bangga Kencana Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.

Kapusdiklat KKB, Dr.Drs. Lalu Makripuddin menyambut baik dan mengucapkan selamat atas diluncurkannya studio e-learning yang merupakan satu-satunya di lingkungan BKKBN di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya melalui zoom meeting, keberhasilan Jawa Timur membuat platform e-learning sendiri juga patut diapresiasi. Efisiensi anggaran dalam pelatihan e-learning dibandingkan pelatihan klasikal juga membuat pelatihan e-learning menjadi opsi pelatihan di masa depan. Beliau berpesan agar dalam pelatihan e-learning peserta harus mempunyai komitmen yang kuat agar dapat mengikuti pelatihan dengan baik. Selanjutnya inovasi-inovasi yang lain sangat dinantikan karena dengan inovasi maka akan tercapai target Program Bangga Kencana di Jawa Timur. (Widi-Latbang)

Read more...

BKKBN JATIM GUNAKAN METODE E-LEARNING BAGI PELATIHAN LDU PLKB NON PNS MANDIRI

Surabaya, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur pertama kalinya menggunakan metode e-learning atau pembelajaran jarak jauh untuk pelatihan Latihan Dasar Umum (LDU) Bagi PLKB Non PNS ditengah mewabahnya virus Covid-19. Official pelatihan ini dilaksanakan dari Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Rabu (15/4/2020).

Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur dalam arahannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Jajaran Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto dan IPeKB Kabupaten Gresik yang sudah berkolaborasi dan berinisiasi untuk melakukan Pelatihan LDU Bagi PLKB Non PNS, dengan Biaya Mandiri.

Seperti diketahui, Perwakilan BKKBN Jatim tetap siaga mencegah penyebaran virus Covid-19 yang telah memengaruhi berbagai sendi kehidupan, tidak terkecuali dalam aspek kepemerintahan, termasuk mengubah bentuk komunikasi. Untuk itu, pelatihan dan pembelajaran tetap harus dilakukan dengan mengubah bentuk komunikasi dengan para Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB, serta Kader KB di Jawa Timur, salah satunya dengan e-learning, ungkap Teguh.

“Di tengah kondisi Social dan Physical Distancing yang dianjurkan pemerintah. Segala bentuk pertemuan memang tidak disarankan lagi, namun kita harus move on, penyuluhan dan sosialisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGAKENCANA) tetap harus dilakukan melalui perkembangan IT dengan menggunakan media daring sesuai dengan protokol pencegahan Covid-19 guna menyebarkan informasi dan memperkuat jejaring para penyuluh KB/Petugas Lapangan KB sampai ke lini lapangan,” jelasnya.

Read more...

Rencana Strategis Kedeputian Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan

Visi Pembangunan 2015-2019 Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-2019, seluruh Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019 dimana visi pemerintah adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” melalui tujuh misi pembangunan yaitu: a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum c. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera e. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional dan g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi, BKKBN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) memiliki 1 (satu) Program Teknis yaitu Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta 3 (tiga) Program Generik yaitu: 1) Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional; 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kedeputian Latbang – Tahun 2019 10 Teknis Lainnya; serta 3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN.

Read more...

JATIM, PROVINSI PERTAMA MANFAATKAN RAW DATA SKAP 2019

Surabaya – Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur melalui bidang Pelatihan dan Pengembangan KKBPK semakin produktif melahirkan jurnal-jurnal kependudukan. Setelah berhasil mengolah raw data Hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI 2017) dan Survei Kinerja Akuntabilitas Program (SKAP 2018) dalam sembilan judul jurnal di tahun 2019. Kini, Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur kembali mengolah raw data SKAP 2019 yang baru dirilis pada akhir tahun 2019 lalu.

Kepala Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sukamto menyampaikan kerjasama Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dengan perguruan tinggi di Jawa Timur ini sangat bagus. Meskipun ditengah kesibukan para tenaga pengajar dari beberapa perguruan tinggi negeri di Jatim namun setiap Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur menggelar acara para akademisi ini pun hadir dan mengikuti acara hingga selesai.

“Kerjasama dengan perguruan tinggi di Jatim ini sudah sangat erat, bahkan saat penerimaan CPNS BKKBN Provinsi Jawa Timur yang diterima ya para mahasiswa dari perguruan tinggi yang sudah bekerjasama ini, antara lain Unesa, Unair, ITS, Unibraw, Unej,” sebut Sukamto pada acara Workshop Penulisan Analisis Lanjut Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga 2019, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur bersama Mitra Perguruan Tinggi, di Oakwood Hotel & Residence Surabaya, Kamis (06/02).

Sukamto menambahkan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur tidak akan khawatir akan ketajaman analisis dari tim analisis lanjut ini. Yang terpenting hasil dari analisis tersebut bisa diimplemantasikan dan berdampak para program KKBPK di Jawa Timur.
“Karena antara program KB, KS dan Latbang ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait serta saling membutuhkan,” imbuhnya.

Read more...

SOP Manajemen Penyelenggaraan Pelatihan

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5080);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000
tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4019);
3. Keputusan Presiden No.103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan organisasi dan tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen, yang telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden No.145 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedelapan atas Keputusan Presiden No.103
Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 322);
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I
Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden
No.110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan
Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non
Kementrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;
Kualifikasi Pelaksana :
1. Widyaiswara
2. Pejabat struktural sub bidang program
dan kerjasama
3. Memiliki kemampuan menganalisis
kebutuhan diklat di institusi.
4. Pernah mengikuti pelatihan analisis
kebutuhan diklat.
4
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor
72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional Nomor
273/PER/B4/2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor
92/PER/B5/2011 Tahun 2011 tentang Balai
Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional.
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor
205/PER/B4/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) BKKBN;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman
Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor 393/K.1/PDP.09/2016 tentang Penetapan
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional sebagai
Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis dan Diklat
Fungsional;

Read more...