SOP Manajemen Penyelenggaraan Pelatihan

SOP Manajemen Penyelenggaraan Pelatihan

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5080);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000
tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4019);
3. Keputusan Presiden No.103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan organisasi dan tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen, yang telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden No.145 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedelapan atas Keputusan Presiden No.103
Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 322);
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I
Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden
No.110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan
Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non
Kementrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;
Kualifikasi Pelaksana :
1. Widyaiswara
2. Pejabat struktural sub bidang program
dan kerjasama
3. Memiliki kemampuan menganalisis
kebutuhan diklat di institusi.
4. Pernah mengikuti pelatihan analisis
kebutuhan diklat.
4
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor
72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional Nomor
273/PER/B4/2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor
92/PER/B5/2011 Tahun 2011 tentang Balai
Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional.
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor
205/PER/B4/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) BKKBN;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman
Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor 393/K.1/PDP.09/2016 tentang Penetapan
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional sebagai
Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis dan Diklat
Fungsional;

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *